DfD Digest edisi kedua ini mengkaji tantangan dan peluang strategis yang dihadapi oleh dua komoditas ekspor terpenting Indonesia—minyak sawit dan nikel—di tengah meningkatnya regulasi perdagangan hijau dari negara-negara maju, khususnya Uni Eropa. Makalah ini menganalisis bagaimana instrumen seperti Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM) berfungsi sebagai hambatan struktural terhadap ekspor Indonesia, beroperasi sebagai bentuk "proteksionisme hijau" yang secara tidak proporsional memengaruhi negara-negara berkembang yang bergantung pada komoditas.

Tulisan ini mengevaluasi kerangka kerja regulasi Indonesia saat ini yang mengatur kedua sektor tersebut—termasuk sistem sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan kebijakan hilir nikel berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020—dan mengidentifikasi kelemahan utama relatif terhadap standar internasional seperti RSPO dan aturan perdagangan WTO. Lebih lanjut, makalah ini menilai bagaimana kebijakan industri proteksionis Indonesia, khususnya Persyaratan Komponen Domestik (TKDN) dan berbagai Tindakan Non-Tarif (NTM), berisiko mengisolasi negara dari rantai nilai global daripada memperkuat posisi kompetitifnya.

Serangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti yang disusun berdasarkan empat pilar strategis: (1) harmonisasi standar ISPO dengan RSPO dan EUDR melalui reformasi audit independen; (2) pengembangan sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) digital untuk ketertelusuran karbon; (3) reformasi instrumen perdagangan dari langkah-langkah proteksionis menuju insentif fiskal hijau (subsidi Pigouvian); dan (4) jalur sertifikasi inklusif untuk petani kecil dan UKM. Bersama-sama, rekomendasi ini bertujuan untuk mengarahkan kembali paradigma perdagangan Indonesia dari proteksionisme menuju integrasi strategis ke dalam rantai nilai global yang berkelanjutan.